Di Balik Mitos Leluhur: Local Wisdom, Alam, dan Kegagalan Modernitas

 Diskursus tentang local wisdom di Indonesia sering berhenti terlalu dini. Banyak orang terjebak pada cerita-cerita permukaan: penunggu pohon, hutan adat yang angker, atau laut yang dianggap memiliki makhluk penjaga. Dari sana, kesimpulan simplistis pun lahir—bahwa kebijaksanaan lokal identik dengan irasionalitas dan takhayul. Padahal, cerita-cerita tersebut hanyalah kulit luar. Yang jarang digali adalah nilai filosofis, ekologis, dan sosial yang dikodekan di baliknya.

Indonesia dalam sejarahnya bukan sekadar konsumen pengetahuan global. Ia pernah menjadi semacam laboratorium dunia. Di Batavia pada akhir abad ke-19, pengamatan terhadap pola konsumsi masyarakat lokal membuka jalan bagi penemuan penyebab penyakit beri-beri oleh Christiaan Eijkman. Pengetahuan itu tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dari interaksi antara ilmuwan dan realitas hidup masyarakat setempat. Ini menunjukkan satu hal penting: pengetahuan lokal bukan tidak rasional—ia hanya belum diterjemahkan ke dalam bahasa ilmiah yang diakui dunia modern.

Hal serupa dapat dilihat pada sistem irigasi Subak di Bali. Subak bukan sekadar tradisi atau ritual keagamaan, melainkan sistem pengelolaan air yang kompleks, berlandaskan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Dalam istilah hari ini, Subak adalah systems thinking, commons management, dan ecological governance. Dulu ia dibungkus dalam kosmologi dan ritual; kini konsep serupa justru dipuja dalam literatur keberlanjutan global.

Di Sulawesi Selatan, masyarakat Bugis memiliki manuskrip La Galigo—epik panjang yang memuat kisah penciptaan, etos kepemimpinan, dan prinsip ekologis. Larangan mencemari sungai dan laut sering dinarasikan sebagai takut akan murka para dewa. Tentu saja, klaim tersebut tidak perlu diterima secara literal. Namun inti dari kisah itu bukan soal dewa, melainkan soal kesadaran bahwa manusia adalah penjaga keseimbangan semesta, bukan penguasa absolutnya. Ironisnya, di era ketika manusia mengklaim diri paling modern dan rasional, sungai dan laut justru diperlakukan sebagai tempat pembuangan.

Prinsip serupa juga hadir dalam praktik Sasi di Maluku dan Papua. Sasi adalah tradisi “berpuasa” dari eksploitasi—larangan mengambil hasil laut atau bumi dalam periode tertentu agar ekosistem pulih sebelum kembali dimanfaatkan secara terukur. Dalam bahasa modern, ini adalah resource management berbasis jeda dan pemulihan. Dulu ia ditegakkan lewat norma adat; hari ini, konsep yang sama dipromosikan melalui istilah teknokratis seperti no-take zone atau seasonal closure.

Di Jawa, pengetahuan tentang hubungan antara Pantai Selatan dan Gunung Merapi lahir dari observasi panjang lintas generasi. Gemuruh laut dipahami sebagai pertanda aktivitas Merapi. Jauh sebelum teknologi modern dan pemetaan tektonik berkembang, masyarakat telah membaca pola kausal antara laut dan gunung. Sekali lagi, cerita simbolik menjadi medium untuk menyimpan dan meneruskan pengetahuan.

Dari berbagai contoh ini, satu benang merah terlihat jelas: local wisdom adalah pengetahuan yang dikodekan dalam cerita, bukan kebodohan yang disamarkan. Masalahnya bukan pada cerita itu sendiri, melainkan pada kegagalan kita membongkar maknanya.

Lebih jauh dari soal relasi manusia dan alam, cerita-cerita lokal ini juga berfungsi sebagai perekat sosial. Di sini pandangan Benedict Anderson tentang imagined community menjadi relevan. Anderson menjelaskan bahwa komunitas besar—termasuk bangsa—tidak pernah sepenuhnya dibangun oleh kedekatan fisik, melainkan oleh imajinasi kolektif yang dibagikan bersama. Dalam konteks Indonesia, local wisdom, mitos, dan narasi leluhur berfungsi sebagai medium pembentuk rasa kebersamaan, gotong royong, dan solidaritas lintas ruang dan generasi. Ia bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan mekanisme sosial yang memungkinkan masyarakat merasa menjadi bagian dari satu komunitas moral yang sama, bahkan sebelum konsep negara modern terbentuk.

Masalah menjadi lebih serius ketika negara hadir dengan ambisi besar atas nama pembangunan. Dengan dalih pengelolaan yang lebih baik, masyarakat lokal digusur dari tanahnya sendiri. Ujungnya sering kali bukan pengelolaan kolektif yang bijak, melainkan privatisasi lahan, di mana masyarakat yang telah hidup ratusan tahun di suatu wilayah justru dianggap sebagai pendatang di tanah mereka sendiri.

Kasus Pulau Komodo adalah contoh yang relevan. Atas nama pengembangan pariwisata, negara mengambil alih ruang hidup masyarakat setempat. Padahal, jauh sebelum istilah konservasi populer, masyarakat di sana telah hidup berdampingan dengan komodo—the living dinosaur—tanpa memusnahkannya. Ada kepercayaan yang menganggap komodo sebagai keluarga, berasal dari kisah Putri Naga dan Majo. Tentu saja, kisah ini tidak perlu diterima secara literal—tidak mungkin manusia lahir dari spesies dengan struktur genetik yang sepenuhnya berbeda. Namun pesan utama kisah tersebut jelas: manusia membutuhkan alam, bukan sebaliknya. Relasi ini dibangun atas penghormatan, bukan dominasi.

Faktanya, alam baik-baik saja jauh sebelum manusia ada. Hutan tumbuh, laut produktif, kehidupan berlangsung tanpa campur tangan manusia. Sebaliknya, manusia tanpa alam tidak bisa bertahan hidup. Oksigen yang kita hirup sebagian besar dihasilkan oleh plankton di laut dan disusul oleh hutan. Tidak mengherankan jika banyak tradisi menyebut alam sebagai ibu—mother nature, atau dalam budaya Minangkabau, ibu kandung. Alam melahirkan, menghidupi, dan mengasihi.

Dalam konteks ini, pandangan Jared Diamond dalam Guns, Germs, and Steel memberi perspektif penting. Diamond menunjukkan bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu masyarakat bukan ditentukan oleh kecerdasan atau moralitas, melainkan oleh faktor geografis dan ekologis. Indonesia sejatinya memiliki keuntungan besar: iklim tropis, keanekaragaman hayati tinggi, tanah subur, dan jalur maritim strategis. Namun keunggulan geografis ini hanya akan menjadi berkah jika dikelola dengan pengetahuan yang selaras dengan kondisi alamnya. Ketika manusia mengabaikan batas ekologis, keunggulan geografis justru berubah menjadi sumber bencana.

Alam bekerja dengan hukum kausalitas yang adil. Hutan yang digunduli kehilangan fungsi serap air, dan banjir bandang pun terjadi. Laut yang tercemar kehilangan ikan sebagai sumber pangan. Ini bukan pembalasan mistik, melainkan konsekuensi ekologis. Banyak bencana yang kita sebut “alamiah” sejatinya diperparah—bahkan dipicu—oleh ulah manusia. Tentu tidak semua bencana dapat dicegah, seperti gempa bumi atau angin puting beliung. Namun teknologi memungkinkan deteksi dini dan mitigasi risiko. Masalahnya, teknologi sering diperlakukan bukan sebagai alat untuk hidup berdampingan dengan alam, melainkan sebagai instrumen untuk memperkaya segelintir orang melalui eksploitasi tanpa batas.

Di tengah semua ini, kita terus mengulang narasi tentang bonus demografi dan Indonesia Emas 2045. Namun perlu ditegaskan: tidak ada kejayaan yang tumbuh subur di atas tanah yang layu. Jika kekayaan hanya dimaknai sebagai emas di Papua, nikel di Bangka dan Sulawesi, batu bara di Kalimantan, atau sawit di Aceh, maka narasi kejayaan itu hanyalah jargon yang berkilau di permukaan, tetapi kosong di dalam.

Yang perlu kita lakukan bukanlah kembali menyembah mitos, juga bukan menyingkirkan tradisi sebagai sesuatu yang irasional. Tugas kita adalah menggali, menerjemahkan, dan mengintegrasikan nilai-nilai kebijaksanaan lokal ke dalam cara berpikir dan kebijakan modern. Cerita tentang penunggu pohon atau hutan adat hanyalah the tip of the iceberg. Di bawahnya, tersimpan pengetahuan panjang tentang bagaimana manusia seharusnya hidup bersama alam dan sesamanya.

Kebijaksanaan tidak selalu lahir di Athena atau Timur Tengah. Ia juga tumbuh di tanah ini—dibentuk oleh geografi, ekologi, dan pengalaman hidup yang panjang. Masalahnya, kita terlalu sering mengimpor pengetahuan dari luar tanpa terlebih dahulu mengenali apa yang telah lama terkubur di bawah kaki kita sendiri.